RSS

KETERBUKAAN DAN KEDILAN DALAM BERBANGSA & BERNEGARA

05 Apr

 

Era keterbukaan atau lebih dikenal dengan globalisasi, merupakan

resulatante (akibat/hasil) dari sedemikian banyak perkembangan pemikiran menyeluruh baik ilmu pengetahuan maupun teknologi dalam paruh kedua abad ke 20. Hal ini telah mendorong dilakukannya serangkaian penyesuaian serta perkembangan kelambagaan serta tatanannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar dengan cepat mampu menyesuaikan diri. Rangkaian penyesuaian yang diperlukan bukan hanya menyangkut kebijaksanaan penyelenggaraan negara, strategi serta tata kerja pemerintahan, tetapi juga orientasi tata nilai serta aspek kelembagaan masyarakat dan bangsa itu sendiri (aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, hukum, pertahanan dan keamanan).

Memasuki era keterbukaan, mengharuskan kita secara arif agar mampu merumuskan dan mengaktualisasikan kembali nilai-nilai kebangsaan yang tangguh dalam berinteraksi terhadap tatanan dunia luar dengan tetap berpijak pada jati diri bangsa, serta menyegarkan dan memperluas makna pemahaman kebangsaan kita. Sudah saatnya makna nasionalisme dan patriotisme yang memiliki dimensi dan cakupan yang makin kompleks, memerlukan langkah-langkah arif dan bijaksana agar kita makin dapat mendekatkan wujud cita-cita Proklamasi yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Secara psikologis, tumbuhnya sikap keterbukaan berkaitan erat dengan jaminan keadilan.Keterbukaan merupakan sikap jujur, rendah hati dan adil serta mua menerima pandapat orang lain. Sedangkan keadilan merupakan pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Dengan demikian penerapan jaminan keadilan perlu dilandasi oleh sikap jujur rendah hati dan tindakan yang tidak berat sebelah. Sebagai manusia kita diminta untuk tidak hanya menuntut hak dan mengabaikan kewajiban, karena hal yang demikian dapat mengarah padapemerasan dan memperbudak oran lain. Sebaliknya jika hanya menjalankan kewajiban dan mengabaikan apa yang menjadi hak kita, maka kita akan mudah diperbudak atau diperas oleh orang lain.

Contoh; seorang karyawan yang hanya menuntut hak kenaikan upah tanpa diimbangi peningkatan kualitas kerjanya tentu dianggap sebagai pemeras. Sebaliknya seorang majikan yang terus menerus memeras tenaga pegawainya tanpa memperhatikan kenaikan upah dan peningkatan kesejahteraan pekerjanya, maka cenderung disebut telah memperbudak orang lain.

B.PENTINGNYA KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM  KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

1.Pengertian Keterbukaan dan Keadilan

a. Keterbukaan

Keterbukaan merupakan perwujudan dari sikap jujur, rendah hati, adil, mau menerima pendapat, kritik dari orang lain. DalamKamus Besar Bahasa Indonesia, keterbukaan adalah hal terbuka, perasaan toleransi dan hati-hati serta merupakan landasan untuk berkomunikasi. Dengan demikian dapat dipahami pula bahwa yang dimaksud dengan keterbukaan adalah suatu sikap dan perilaku terbuka dari individu dalam beraktivitas.

b. Keadilan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata keadilan yang berasal dari kata dasar “adil”, mempunyai arti kejujuran, kelurusan dan keikhlasan yang tidak berat sebelah. Sehingga keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Sedangkan di dalam Ensiklopedi Indonesia, disebutkan bahwa kata “adil” (bahasa Arab ; ‘adl) mengandung pengertian sebagai berikut :

  • Tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak.
  • Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya.
  • Mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan atau syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Tidak sewenang-wenang dan maksiat atau berbuat dosa.
  • Orang yang berbuat adil, kebalikan darifa siq (orang yang tidak mengerjakan perintah).

Pengertian kata “adil” yang lebih menekankan pada “tindakan yang tidak berdasarkan kesewenang-wenangan”, maka sesungguhnya pada setiap diri manusia telah melekat sumber kebenaran yang disebut hati nurani. Tuhanlah yang menuntun hati nurani setiap manusia beriman agar sanggup berbuat adil sesuai dengan salah satu sifat-Nya yang Maha Adil. Kata “keadilan” dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak berdasarkan kesewenang-wenangan; atau tindakan yang didasarkan kepada norma-norma (norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, maupun norma hukum).

Banyak ahli yang mencoba memberikan pendapat tentang kata “adil” atau keadilan. Namun sebagaimana yang kita ketahui, mereka berdasarkan sudut pandang masing-masing akan terdapat perbedaan, walaupun demikian akan tetap pada dasar-dasar atau koridor yang sama. Berikut ini beberapa pengertian keadilan menurut para ahli.

  • Aristoteles

Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan menusia, kelayakan yang di maksud adalah titik tengah antara kedua ujung ekstrim, tidak berat sebelah dan tidak memihak.

  • Plato

Keadilan di proyeksikan pada diri manusia sehingga orang yang dikatakan adil adalah orang yang mengendalikan diri dan perasaannya dikendalikan oleh akal. Dalam pandangan Plato, keadilan dapat dibedakan atas :

  • Keadilan moral, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajibannya. Contoh; seorang karyawan yang menuntut kenaikan upah dengan diimbangi peningkatan kuaitas kerjanya.

 

  • Keadilan prosedural.

Suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.

Contoh; siswa yang berprestasi, dimana dalam pencapaian prestasi tersebut, diawali dengan belajar keras, dan tidak mencontek saat ujian.

  • Socrates

Bahwa keadilan terrcipta bilamana setiap warga negara sudah merasakan bahwa pemerintah telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

  • Kong Fu Tju

Keadilan terjadi apabila anak sebagai anak, ayah sebagai ayah, bila raja sebagai raja, masing-masing telah melaksanakan kewajibannya.

  • Thomas Hobbes

Keadilan adalah suatu perbuatan yang didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.

  • Notonagoro

Keadilan hukum “legalitas” adalah suatu keadaan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

  • Panitia Ad-hoc MPRS 1966

Keadilan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu;

1) Keadilan idividual.

Yaitu keadilan yang bergantung pada kehendak baik atau kehendak buruk masing-masing individu.

2) Keadilan sosial

Yaitu keadilan yang pelaksanaannya tergantung pada struktur yang terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan ideologi. Dalam pancasila setiap orang di Indonesia akan mendapat perilaku yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi dan kebudayaan.

2.Keterbukaan Dalam Kehidupan Berbangsa dan

Bernegara

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sudah saatnya ditumbuhkan sikap keterbukaan dalam rangka memberikan jaminan pemerataan terhadap hasil-hasil pembangunan. Sikap keterbukaan sangat diperlukan dalam upaya pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak dan bukan kesejahteraan sekelompok orang.

Pelaksanaan pembangunan nasional harus dilandasi oleh nilai-nilai yang tercermin dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan sosial yang melandasi pelaksaan pembangunan nasional di Indonesia adalah sebagai berikut.

  • Asas Adil dan Merata,

yaitu mengandung arti bahwa pembangunan nasional yang diselenggarakan itu pada dasarnya merupakan usaha bersama yang harus merata disemua lapisan masyarakat Indonesia dan di seluruh tanah air. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil- hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan negara.

  • Asas keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan dalam peri kehidupan,

yaitu berarti bahwa dalam pembangunan nasional harus ada keseimbangan antara berbagai kepentingan. Kepentingan tersebut adalah kepentingan dunia dan akhirat, materiil dan spiritual.

a. Ciri-ciri Keterbukaan

Sikap keterbukaan, merupakan prasyarat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Keterbukaan juga merupakan sikap yang dibutuhkan dalam harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dilihat tentang ciri-ciri keterbukaan sebagai berikut.

1) Terbuka (transparan) dalam proses maupun pelaksanaan kebijakan publik.

2) Menjadi dasar atau pedoman dalam dialog maupun berkomunikasi.

3) Berterus terang dan tidak menutup-nutupi kesalahan dirinya maupun yg dilakukan orang lain.

4) Tidak merahasiakan sesuatu yang berdampak pada kecurigaan orang lain.

5)Bersikap hati-hati dan selektif (check and recheck) dalam menerima dan mengolah informasi dari manapun sumbernya.

6)Toleransi dan tenggang rasa terhadap orang lain.

7)Mau mengakui kelemahan atau kekurangan dirinya atas segala yang dilakukan.

8) Sangat menyadari tentang keberagaman dalam berbagai bidang kehidupan.

9) Mau bekerja sama dan menghargai orang lain.

10)Mau dan mampu menyesuaikan dengan berbagai perubahan yang terjadi.

b.Sikap Terbuka Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Sikap terbuka, adalah suatu sikap berupa kesediaan seseorang untuk mau menerima terhadap hal-hal yang berbeda dengan kondisi dirinya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sikap terbuka diperlukan terutama dalam hal menjaga keutuhan bangsa, mempererat hubungan toleransi serta untuk menghindari konflik. Karena dengan sikap terbuka yang ditunjukkan, maka setiap orang mau mengakui dan menerima keberagaman sehingga melahirkan sikap toleran terhadap orang lain.

Dalam kehidupan bernegara, pemerintah dan pejabat publik harus juga mampu untuk bersikap terbuka dalam mengatur negara. Jika pemerintah dan pejabat publik mau dan mampu melaksanakan dengan prinsip keterbukaan atau transparansi, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan rakyat untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara. Dan akan lebih baik lagi, jika pemerintah dan pejabat publik mampu mewujudkan “Clean

Government” atau pemerintah yang bersih, tentu saja akan semakin menambah kepercayaan masyarakat secara luas. Untuk merwujudkan sikap terbuka atau transparan tersebut, diperlukan kondisi-kondisi sebagai berikut.

  • Terwujudnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika dan moral untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela, serta perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia.
  • Terwujudnya penyelenggara negara yang mampu memahami dan mengelola kemajemukan bangsa secara baik dan adil sehingga dapat terwujud toleransi, kerukunan sosial, kebersamaan dan kesetaraan berbangsa.
  • Terwujudnya demokrasi yang menjamin hak dan kewajiban masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik secara bebas dan bertanggung jawab sehingga menumbuhkan kesadaran untuk memantapkan persatuan bangsa
  • Pulihnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara dan antara sesama masyarakat sehingga dapat menjadi landasan untuk kerukunan dalam hidup bernegara.
  • Terwujudnya sila Persatuan Indonesia yang merupakan sila ketiga dari Pancasila sebagai landasan untuk mempersatukan bangsa.

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 5 April 2011 in Uncategorized

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: